M Qodari: Siapa pun Presidennya, Kabinet Harus Rekonsiliasi, Semua Partai Masuk

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, siapa pun capres-cawapres yang terpilih bisa membentuk kabinet rekonsiliasi nasional. Kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat terkoyak selama Pilpres 2019.

"Prioritas utama adalah rekonsiliasi nasional sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari 2014. Jadi saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua-duanya-lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5).

Menurut Qodari, kabinet rekonsiliasi sangat penting mengingat masa Pilpres terjadi polarisasi yang tajam berdasarkan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah. Qodari lalu menyebutkan wilayah-wilayah yang memiliki jarak suara kemenangan di angka 80-90 persen, mulai dari Aceh, Sumatera Barat untuk kemenangan Prabowo-Sandiaga, atau NTT, Sulut dan Bali yang dikuasai Jokowi.

(Baca Juga: Real Count KPU Pilpres 2019: Bali Tuntas, Prabowo – Sandi Jeblok Banget)

Menurutnya, perolehan suara ekstrim itu membuat polarisasi di masyarakat semakin tajam bahkan dianggap sebagai darurat nasional sehingga perlu adanya rekonsiliasi nasional dan total sebagai upaya politik jalan tengah.

"Jadi untuk meredam jangan sampai situasi kondisi yang makin lari ujung ke ujung ini, makin ke kanan ke kiri makin jauh. Menurut saya mau provinsi kecil besar, inti cerita dari Pilpres 2019 ini adalah polarisasi yang makin jauh dan tajam. Jadi tema utama kita pasca pilpres ini bagaimana merangkul berbagai kalangan jangan sampai pecah atau bubar. Saya melihat ada sekat yang makin tinggi di antara anak bangsa ini dan itu harus dicarikan solusinya bersama-sama," tuturnya.

"Kali ini prioritas adalah persatuan bangsa. Kalau dulu harus profesional, jangan dari partai, kalau bisa kali ini semua partai masuk. Jangan juga membaca demokrasi dalam kondisi normal, misalnya harus ada oposisi. Nggaklah. Kali ini nomor satu itu bukan kontrol tapi persatuan dan kesatuan bangsa.” imbuh Qodari.

Dia menilai bahwa oposisi tetap berjalan secara fungsional. Pertama dari DPR, kedua dari media massa, ketiga dari masyarakat. "Siapa pun yang terpilih diharapkan ada kabinet rekonsiliasi nasional, supaya merekatkan yang selama ini menjauh, menjahit kembali ke kebangsaan yang seperti tertarik selama masa pilpres," pungkasnya. (*/adk/jpnn)