MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Begini Respons Sri Mulyani

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara soal putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keputusan itu merupakan hasil uji materi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

"Ya, ini kan keputusan yang memang harus lihat lagi implikasinya kepada BPJS gitu, ya. Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh, ya, nanti kami lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain," kata Sri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Dia menyadari BPJS Kesehatan punya fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Namun, Sri mengingatkan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan merugi.

"Sampai akhir Desember, kondisi keuangan BPJS meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun dia masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini (putusan MA), adalah suatu realitas yang harus kami lihat. Nanti kami review," ujar Sri.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keputusan itu merupakan hasil uji materi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Pihak yang menjadi pemohon dalam uji materiel itu adalah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). “Mengabulkan sebagian, menolak sebagian,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Senin (9/3).

Andi menjelaskan, ketentuan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan adalah Pasal 34 ayat 1 dan 2. Menurutnya, ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. (tan/jpnn)