MA Beri Sanksi 21 Hakim Nakal
Kamis, 23 Oktober 2008 – 13:49 WIB

MA Beri Sanksi 21 Hakim Nakal
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memberikan sanksi hukuman disiplin terhadap 21 hakim selama kurun waktu Januari sampai September 2008 karena melakukan berbagai pelanggaran. Kepala Biro Humas dan Hukum, Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, membenarkan bahwa MA telah memberikan tindakan disiplin tersebut. "Hukuman disiplin itu sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan MA," kata Nurhadi, Kamis (23/10) di Jakarta. Sementara bulan Juli 2008, tercatat 107 pengaduan dengan 28 pengaduan layak untuk diproses, Agustus 2008 dari 145 pengaduan, 38 diantaranya layak diproses dan September 2008 terdapat 246 pengaduan dengan 41 pengaduan diantaranya layak untuk diproses lebih lanjut.
Lebih lanjut dikatakan Nurhadi, selama periode itu jumlah keseluruhan yang mendapatkan sanksi sebanyak 50 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapatkan sanksi, 21 orang diantaranya adalah hakim. Hukuman disiplin yang diberikan bervariasi mulai dari yang paling berat, yakni pemberhentian dari status yang bersangkutan sebagai PNS hinggga teguran tertulis.
Baca Juga:
Untuk diketahui sepanjang Juli sampai September 2008, jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan MA berjumlah 498 pengaduan. Dari 498 pengaduan tersebut sebanyak 107 pengaduan merupakan pengaduan pantas untuk ditindak lanjuti.
Baca Juga:
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memberikan sanksi hukuman disiplin terhadap 21 hakim selama kurun waktu Januari sampai September 2008 karena melakukan
BERITA TERKAIT
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Pelita Air Bersinergi dengan BIH Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur