MA Dianggap Abaikan Putusan MK

Dijelaskannya, dalam UU tentang MK sudah disebutkan bahwa jika ada satu UU tengah diajukan uji materiil atau judicial review di MK maka harus dihentikan dulu penyidikannya atau kasusnya. Hal itu agar jika sudah ada putusan nantinya akan mengikat. "Jika sudah ada kasus tersebut maka upaya hukum harus dengan permohonan  baru," sarannya. 

 

Sebelumnya Maskur Anang (60) warga Desa Mekarsari/Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Pasalnya, tanah yang dia miliki dan telah mengantongi izin lokasi perkebunan Kepala Sawit dari Menteri Pertanian tahun 1996 seluas sekitar 18.200 hektare itu diduga dirampas denga dialih fungsi seluas sekira 13.450 hektare.

 

Pengalihfungsian itu dilakukan dengan modus menyalahgunakan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997, tanggal 7 Oktober 1997 tentang penambahan HTI oleh suatu perusahan di daerah Provinsi Jambi seluas kurang lebih 76.100 hektare bertentangan dengan PP No.7 Tahun 1990, Pasal 5, maka Putusan MA tersebut bertentangan dengan UU sesuai Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011, Tanggal 16 Juli 2012 pada Halaman 36 [3.7.1] dan [3.7.2] serta [3.8]. (jpnn)