MA Ingatkan Priyo: Jangan Campuri Kewenangan Presiden

JAKARTA - Wakil  Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie juga angkat suara soal usulan reshuffle kabinet yang digulirkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo  Budi Santoso. Marzuki mengingatkan agar Golkar tidak terlalu jauh mengintervensi wilayah kewenangan presiden. Dalam hal ini, sikap Priyo Budi Santoso tidak bisa merepresentasi sikap partai.

           

“Sikap mendorong-dorong pemerintah dan SBY untuk melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang mendapatkan rapor merah saya yakini hanyalah merupakan pernyataan pribadi,” paparnya. Marzuki menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif presiden yang tidak bisa dicampuri oleh partai manapun lebih-lebih oleh individu. Dalam hal ini dia meluruskan, UKP4 adalah unit kerja yang bekerja untuk presiden, bukan untuk selain presiden. Jadi, menurutnya UKP4 bukan bertugas untuk memberi pertimbangan kepada DPR maupun parpol. Karenanya tidak cukup alasan bagi siapapun untuk menekan-nekan presiden terkait hal ini.

           

Lalu bagaimana dengan rencana presiden sendiri untuk mereshuffle menteri-menterinya? Marzuki menilai, kalau mau jujur waktu setengah tahun bekerja sebenarnya belum waktunya dilakukan reshuffle kabinet. Evaluasi yang mengarah pada penggantian posisi menteri menurutnya baru wajar dilakukan setidak-tidaknya setelah setahun bekerja.

           

Terpisah, Wasekjen DPP PPP Romahurmuzy mengatakan, parameter evaluasi yang dapat mengindikasikan seorang menteri dinyatakan memiliki rapor merah atau tidak, harus diukur dengan akselerasi program percepatan pembangunan secara nasional. Jika memang dari program-program tersebut ditemukan angka merah di satu dua kementerian, baru bisa dijadikan alat ukur kinerja oleh presiden. “Tapi  ini kan tergantung SBY sebagai user. Jika SBY berpikir bahwa perlu mereshuffle, maka tentunya dia akan melakukan. Jika ini yang terjadi tentu alat pengukur kinerja itu tidak menjadi penting lagi,” tandasnya.