MA Jangan Sepelekan Desakan Transparansi Anggaran

Padahal, lanjut dia, negara sudah mengalokasikan anggaran sangat besar bagi MA guna mendukung kerja para hakim agung. "Diskriminasi di MA pasti sudah melampaui batas toleransi, sehingga muncul anggapan para Hakim Agung sebagai warga kelas II di MA dan diperlakukan seperti kambing," ungkap Bambang.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, desakan agar MA bersikap transparan soal anggaran bukan lagi persoalan sederhana.  "Sebab, Ketua Muda MA sendiri yang mengungkapkan bahwa ada PNS yang merangkap sebagai pengusaha telah memberikan sumbangan finansial sangat besar untuk MA," katanya.(boy/jpnn)