MA Keluarkan Aturan Baru, Hukuman Penjara Seumur Hidup untuk Koruptor

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan yang bisa menjadi pedoman kepada para hakim memutus pidana penjara seumur hidup kepada koruptor yang merugikan negara mencapai Rp 100 miliar.
Aturan itu tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.
"Memang MA sudah merampungkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 dan 3 UU Tipikor," kata Juru Bicara m MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Minggu (2/8).
Dalam draf Perma tersebut, pada bagian menimbang disebutkan aturan dibuat untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Aturan ini pun nantinya akan berlaku untuk terdakwa yang dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.
Dalam Pasal 6 Perma itu, dituliskan ada empat kategori kerugian negara. Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar, Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar, kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar, dan kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.
Selain kerugian negara, aturan ini juga memberikan pertimbangan terkait kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam melakukan pemidanaan terhadap terdakwa yang dinerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.
Sementara terdakwa korupsi merugikan negara lebih dari Rp 100 miliar lengkap dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun.
Kemudian, bilamana terdakwa koruptor merugikan negara sejumlah Rp 100 miliar lebih dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.
Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA yang bisa menjadi pedoman para hakim dalam memutuskan perkara korupsi dengan hukuman penjara seumur hidup.
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- 5 Berita Terpopuler: Daftar 31 Dubes yang Dilantik Prabowo Wow, Ada Politikus PDIP, Apa Saran Hasan Nasbi?
- Kabar Terbaru Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Siap-siap Saja
- 15.086 Warga Binaan Muslim di Jatim Diusulkan Dapat Remisi Khusus Idulfitri
- RUU BUMN Mewujudkan Peran yang Lebih Optimal
- Ketum GPA Minta Kejagung Transparan soal Duit Sitaan Kasus Duta Palma