MA Paling Jeblok, KPK Terbaik

JAKARTA - Kinerja lembaga-lembaga hukum di Indonesia sepanjang 2008 tak ada yang benar-benar istimewa. Begitulah penilaian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat.

Berdasar penilaian lembaga itu, tak ada yang mencapai nilai tiga. Bahkan, beberapa lembaga hukum justru mendapat poin minus. ’’Kami menilai, tidak ada yang sangat istimewa dari institusi penegakan hukum di Indonesia,’’ ujar Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat Taufik Basari saat jumpa pers refleksi penegakan hukum 2008 di Kafé Corner, Tebet, Jakarta, Minggu ( 28/12).

Pria yang pernah menangani gugatan korban Lapindo itu menjelaskan, LBH Masyarakat menggunakan tujuh aspek penilaian. Yakni, kinerja, kepercayaan publik, pengawasan internal, penghargaan dan hukuman, integritas, kompetensi, dan akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia.

LBH Masyarakat mengunakan skala penilaian -4 hingga 4. Lembaga yang memperoleh nilai -4 adalah sangat jelek dan yang memperoleh nilai 4 sangat bagus. ’’Lembaga yang berada di urutan terbawah adalah Mahkamah Agung. Lembaga tertinggi peradilan itu gagal dalam melaksanakan reformasi hukum di Indonesia,’’ kata pria yang akrab dipanggil Tobas itu.