MA Paling Jeblok, KPK Terbaik

Tak tanggung-tanggung, LBH Masyarakat memberikan nilai -3,07. ’’Kasus-kasus yang masuk ke MA selalu tidak transaparan. Kami menilai, MA gagal menciptakan keterbukaan akses kepada publik,’’ katanya.

 

Selain itu, tidak ada prestasi atau terobosan progresif yang dilakukan lembaga yang berkantor di samping Istana Merdeka itu. Faktor akuntabilitas dan intregitas hakim-hakimnya juga dinilai sangat rendah. LBH Masyarakat memberi Polri nilai -2,09. ’’Ada kasus-kasus salah tembak dan salah tangkap, penanganan kasus demontrasi juga masih dengan kekerasan,’’ kata Tobas.

Polri yang sedang mengalami transisi kepemimpinan dari Kapolri lama Jenderal Pol Sutanto kepada Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri itu juga dinilai belum sepenuhnya transparan. ’’Meski begitu, harus diakui, Polri mau untuk berbenah. Itu jauh lebih baik daripada stagnan dan acuh tak acuh dengan kritik masyarakat,’’ katanya.

Tobas menambahkan, Kejaksaan Agung mendapat nilai -3,02 karena salah satu jaksanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. ’’Kasus Urip Tri Gunawan merupakan bukti nyata ada masalah di Kejagung,’’ ujarnya.