MA Tolak Gugatan BPN Prabowo - Sandiaga, Mardani PKS Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) RI menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Duduk perkaranya adalah putusan Bawaslu yang menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilaporkan BPN tidak dapat diterima.
"Mengadili, menyatakan permohonan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan MA yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada Rabu (26/6).
Merespons putusan MA tersebut, Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandi, Mardani Ali Sera meyakini dan optimistis putusan tersebut tidak akan mempengaruhi putusan akhir Mahkamah Konsitusi (MK) terhadap sengketa Pilpres 2019.
“Saya percaya putusan MA tidak mempengaruhi putusan akhir MK, semoga hasil tersebut paling adil dan terbaik untuk bangsa Indonesia,” kata Mardani, Kamis (27/6).
BACA JUGA: Gugatan BPN Prabowo - Sandi Kandas di MA Jelang Pembacaan Putusan MK
Sebelumnya, Lembaga MA melalui kabiro Humasnya, Abdullah menjelaskan bahwa lembaganya menolak gugatan BPN atas putusan Bawaslu RI. MA berasalan tidak menerima gugatan tersebut karena objek gugatan bukanlah pelanggaran administrasi pemilu (PAP).
Mardani pun berharap lembaga MK benar-benar memutuskan putusan yang seadil adilnya, “Saya masih percaya lembaga peradilan di Indonesia salah satunya MK memegang teguh prinsip keadilan dan kebenaran,” ujar ketua DPP PKS ini.
Mahkamah Agung (MA) RI menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- Yanuar Arif Melepas Ribuan Peserta Program Mudik Gratis dengan Kereta Api
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- PKS Ajak Yatim, Piatu, & Duafa Belanja Baju Lebaran Gratis
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- MA Kabulkan PK Antam, Aset Budi Said Bisa Disita