MA Tolak Upaya Baiq Nuril Ajukan PK, Ini Pertimbangannya

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril. Walhasil, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu tetap dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sebelumnya Baiq mengajukan PK dengan register perkara bernomor 83 PK/Pid.Sus/2019. “Mahkamah Agung menolak permohonan PK pemohon Baiq Nuril,” demikian bunyi putusan MA, Jumat (5/7).

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, majelis hakim agung yang mengadili permohonan PK atas nama Baiq Nuril dipimpin Suhadi dengan anggota Margono dan Desnayeti. Majelis menilai dalil pemohon yang menyebut putusan tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan.

“Karena putusan judex juris tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya,” tegas Andi.

BACA JUGA: PK Baiq Nuril Ditolak, Fahri Hamzah Desak Pemerintah Cabut Pasal Karet UU ITE

Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Baiq Nuril merekam pembicaraannya dengan H Muslim melalui handphone dan kemudian menyimpannya telah memenuhi unsur pidana. Rekaman itu tersebar luas setelah Baiq menyerahkannya kepada saksi bernama Imam Mudawin.

“Bahwa terdakwa yang menyerahkan handphone miliknya kepada orang lain kemudian dapat didistribusikan dan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang berisi pembicaraan yang bermuatan tindak kesusilaan tidak dapat dibenarkan. Atas alasan tersebut permohonan PK pemohon atau terdakwa ditolak,” jelas Andi.

Dengan putusan PK itu pula maka hukuman terhadap Baiq tetap berlaku sebagaimana vonis di tingkat kasasi. Sebelumnya MA pada tingkat kasasi menghukum Baiq dengan pidana enam bulan penjata dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.