Maaf, DPR Ogah Orang Kaya Nikmati Subsidi Listrik

jpnn.com - JAKARTA- Pimpinan Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, subsidi listrik yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 57,18 triliun ditolak anggota dewan di Senayan.

Pasalnya, pemerintah dianggap belum berhasil menerapkan peralihan subsidi listrik pada golongan dari 900 ke 1.300 volt ampere. Dalam rapat Banggar bersama pemerintah, Kamis (16/6), menyepakati subsidi listrik dalam APBNP 2016 sebesar Rp 50,66 triliun.

Nominal itu lebih rendah dibanding usulan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 57,18 triliun. Namun, jumlah itu naik dari APBN 2016 yang dipatok Rp 38,38 triliun.

"Banggar sungguh tidak sependapat karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang berhak lah yang bisa menikmati susbidi itu. Maka kami tetap subsidi listrik berjalan Rp38,387 triliun," kata  Said saat membacakan kesimpulan dalam Rapat Panja Penerimaan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6).

Politikus senior PDI Perjuangan itu  menjelaskan ,total subsidi listrik yang telah ditetapkan sebesar Rp 50,66 triliun. Itu terdiri dari subsidi tahun berjalan yang ditujukan kepada golongan 900 va sebesar R p38,387 triliun.

Pembayaran kekurangan subsidi 2014 (audited) untuk penundaan tarif adjusment sebesar Rp 12,28 triliun. Sedangkan subsidi listrik yang dialihkan pada tahun anggaran berikutnya (carry over) sebesar Rp 20,44 triliun.

Jumlah itu terdiri dari pengalihan tahun ini ke tahun berikutnya sebesar Rp 15,22 triliun. Selain itu, ada juga carry over ke tahun berikutnya senilai Rp 5,22 triliun.

Dia menambahkan, pemerintah mengajukan kembali anggaran subsidi listrik, termasuk kekurangan bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya dengan total Rp 56,68 triliun di RAPBN-P 2016.