Maaf Pak Jokowi, 10 Paket Ekonomi Dianggap Belum jadi Solusi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai 10 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) belum menjawab masalah di tengah masyarakat.

Bahkan menurut Heri, sejauh ini paket-paket tersebut justru menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). "Sepuluh paket kebijakan ekonomi itu belum maksimal sebagai pengendali harga kebutuhan pokok yang rawan terdistorsi oleh ulah mafia. Akibatnya, harga pangan naik dan rakyat makin susah," kata Heri, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (15/2).

Padahal lanjutnya, barang pokok menjadi penyumbang inflasi terbesar. "Inflasi yang tinggi itu pada gilirannya menggerus daya beli rakyat," tegasnya.

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menjelaskan, paket ekonomi racikan pemerintah tak menjamin kemudahan akses permodalan dan pembiayaan UMKM. Selama ini lanjutnya, para pelaku UMKM masih menemui kesulitan, terutama soal administrasi dan agunan. Ini menjadi keluhan hampir semua pelaku UMKM.

Di bidang investasi, sambung Heri, paket kebijakan ternyata belum maksimal menggenjot kinerja investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. "Yang terjadi justru investasi asing masuk tapi serapan tenaga kerja malah menurun. Ini sebuah paradoks. Tingkat pengangguran terbuka naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu," ujarnya.

Apalagi, kata Heri, formulasi baru perhitungan upah minimum yang dirumuskan dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, juga sangat tidak manusiawi. "PP itu mengunut rezim upah murah yang tidak berpihak pada nasib buruh," tegasnya.

Sementara di sektor invenstasi ujarnya, paket ekonomi belum menggenjot pertumbuhan investasi di sektor-sektor startegis seperti pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan yang merosot sebesar 8 persen. "Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80 persen," jelasnya.

Produktivitas di empat sektor itu tak mendapat jaminan dari paket kebijakan yang dirilis pemerintah, kecuali hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. "Penyebab lemahnya produktifitas empat sektor tersebut lantaran minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor ini masih dominan, di atas 50 persen," imbuhnya.