Mabes Bentuk Tim Khusus Buru Empat Napi Teroris

Sementara itu, kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta dimanfaatkan DPR untuk melakukan upaya politik. Sejumlah anggota Komisi III DPR mendorong Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dicopot dari jabatannya. Denny adalah orang yang bersikukuh menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang membatasi remisi bagi narapidana kasus korupsi.

"Keterlambatan informasi sampai ke presiden, termasuk terjadinya kerusuhan di LP Tanjung Gusta, karena keberadaan matahari kembar. Presiden perlu segera mengakhiri dua matahari kembar di kemenkumham dengan mencopot wamenkumham Denny Indrayana," tegas Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Jakarta kemarin (14/7).

Dengan mencopot Denny, PPP yakin kinerja kementerian yang dianggapnya sudah on the track akan lebih fokus dan terarah. "Sungguh ironi, Presiden SBY baru mendapat laporan 10 jam setelah peristiwa kerusuhan di LP Tanjung Gusta oleh kementrian. Menurut saya, ada yang bermasalah di internal Kementerian Hukum dan HAM yang harus segera diatasi," tegas Yani.

Komisi III DPR juga menilai Denny memberi informasi keliru pada presiden terkait PP No 12/2012. Yani menganggap PP tersebut terkait remisi, pembebasan bersyarat, dan sejenisnya, merupakan alat mujarab bagi para napi supaya berkelakuan baik di Lapas.