Mabes Polri Benarkan Bakal Ada Ratusan Brimob dari Daerah Masuk Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan personel Brimob dari berbagai kepolisian daerah (polda) telah dikirim ke Jakarta. Semuanya bersiaga untuk mengamankan proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta.
Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, pengiriman itu benar adanya. Pasalnya, muara dari penghitungan suara Pemilu 2019 ada di KPU Pusat, Jakarta.
"Jadi, tahapan pemilu muara akhirnya adalah di Jakarta yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).
(Baca Juga: Brimob dari Daerah Masuk Jakarta, Begini Penjelasan Moeldoko)
Penebalan pasukan ini, kata Dedi dilakukan setelah melalui pertimbangan intelijen secara komprehensif.
"Tentunya kami mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat yang ada di Jakarta, baik pertimbangan secara intelijen, secara komprehensif," tegas jenderal bintang satu ini.
Namun, Dedi belum mau memerinci berapa jumlah dan dari polda mana saja anggota Brimob yang membantu pengamanan proses Pemilu 2019 di Jakarta. Pasalnya hal tersebut adalah informasi internal.
"Kalau secara spesifik enggak ada, saya sudah nanya ke Kabag Ops Brimob, dia tidak pernah menyampaikan tentang jumlah dan asal Brimob yang dikirim,” pungkas Dedi. (cuy/jpnn)
Brimob ikut bersiaga untuk mengamankan proses penghitungan suara akhir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Mei nanti.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Penusukan Anggota Brimob di Jambi Terjadi di Hotel, Kok Bisa?
- Sadis, 5 Pemuda Ini Tusuk Anggota Brimob, Korban Juga Dipukul
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU