Mabes Polri Kritisi Kejanggalan KPK Jerat Budi Gunawan
jpnn.com - JAKARTA – Mabes Polri mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menetapkan calon tunggal Kapolri, Komjen (pol) Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Mabes Polri mencium ada kejanggalan karena KPK hanya menjerat Budi, sementara pemberinya dijerat sebagai tersangka.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie mengatakan, Budi dijerat dengan pasal gratifikasi dan bukan kasus korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam kasus gratifikasi, kata Ronny, lazimnya ada pihak penerima dan pemberi.
“Tapi yang ditetapkan sebagai tersangka itu baru yang diberi (penerima), yang menerima belum,” kata Ronny kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (15/1).
Selain itu Ronny menambahkan, biasanya KPK ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka didahului dengan mekanisme penyelidikan yang panjang, pemeriksaa saksi dan calon tersangka, hingga penetapan tersangka.
Tapi, Ronny heran karena mekanisme itu tidak dilakukan terhadap Budi yang tidak pernah diperiksa tapi langsung dijadikan tersangka. “Mekanisme itu dilakukan ke (tersangka) yang lain dengan sangat terbuka, tapi ini tidak dilakukan ke BG. Penegakan hukum kan ada kemanfaatan hukum dan keadilan hukum,” kata Ronny.
Ia menegaskan bahwa masalah itu juga sudah disampaikan Komjen Budi ketika menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR, Rabu (14/1) kemarin. “Bahwa belum pernah ada pemeriksaan beliau sebagai saksi sebelumnya, malah sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ronny.(boy/jpnn)
JAKARTA – Mabes Polri mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menetapkan calon tunggal Kapolri, Komjen (pol) Budi Gunawan sebagai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Bakal ke Arab Saudi untuk Lobi Penambahan Kuota Haji
- Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Kapolsek Cinangka & 2 Anak Buah Digarap Propam Polda Banten
- KemenPAN-RB Siapkan Optimalisasi di Seleksi PPPK 2024 Tahap 2, Pemda Diminta Akomodasi Honorer
- Menpan-RB Ungkap Alasan Belum Ada ASN yang Dipindah ke IKN, Tunggu Arahan Prabowo
- YKMK Gelar Workshop Untuk Tingkatkan Kemampuan Widyaiswara & Gadik Sespim Polri
- PAM Jaya Kejar Cakupan Air Minum 100 Persen di Jakarta, Ini Strateginya