Mabes Polri Pastikan Tindaklanjuti Laporan Ketua KPU

jpnn.com - JAKARTA - Mabes Polri memastikan akan menindaklanjuti laporan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik, terhadap Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik.
Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie membenarkan penyidik Bareskrim Polri sudah menerima laporan tersebut. "Ada laporan tersebut dan sudah ditindaklanjuti oleh Dirtipidum Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Ronny dikonfirmasi JPNN, Senin (11/8).
Ronny pun menambahkan, penyidik juga sudah mengantongi barang bukti yang diserahkan pelapor. "Bukti rekaman media tentang adanya ancaman tersebut," kata bekas Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur, ini.
Lebih jauh ia mengatakan, Polri tetap melakukan koordinasi untuk pengamanan terhadap para Komisioner KPU tersebut.
"Di samping itu koordinasi untuk pengamanan terhadap para Komisioner KPU langsung dilakukan Polri," paparnya.
Seperti diketahui, Husni melaporkan Taufik ke Bareskrim Polri, Senin (11/8) dini hari. Laporan itu buntut dugaan ancaman penculikan yang disampaikan Taufik saat berorasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.
Husni melapor didampingi enam orang Komisioner KPU lainnya, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jury Ardiantoro, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati dan Hadar Nafis Gumay. (boy/jpnn)
JAKARTA - Mabes Polri memastikan akan menindaklanjuti laporan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik, terhadap Ketua DPD Partai Gerindra DKI
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD