Mabes Polri Tak Terima Disebut Antikritik
jpnn.com - JAKARTA - Mabes Polri dinilai antikritik setelah melaporkan Koordinator KontraS, Haris Azhar karena mengekspos testimoni tereksekusi mati, Fredi Budiman.
Namun, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Martinus Sitompul membantahnya. Menurut dia, semua orang bebas berekspresi terkait aspirasinya. Namun, aspirasi tersebut harus berlandaskan fakta dan barang bukti.
"Kami tidak (antikritik). Tapi jangan bangun persepsi yang tidak didasari fakta. Kalau bangun persepsi, lalu jadi satu kebenaran akan memberikan pelajaran yang kurang baik. Kami (yang dirugikan) perlu tahu faktanya bagaimana," kata Martinus di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8).
Di sisi lain, kata Martinus, pihaknya ingin yang menyebarkan tulisan itu, yakni Haris untuk membuktikan apa yang sudah dieksposnya.
Itulah sebabnya, nama-nama institusi yang dalam tulisan dirugikan, seperti Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menempuh jalur hukum.
"Salah satu yang dilakukan proses penegakan hukum. Kami bukan antikritik. Tapi kritik yang tidak berdasar itu jangan diberikan seperti itu. Kan tidak memberi pelajaran yang baik," ujar dia.
Padahal, hubungan Polri dengan KontraS, terkhususnya Haris, sebelum kasus ini mencuat, sangat baik. Sehingga, seharusnya informasi Fredi tersebut diberikan saat dia masih hidup, agar prosesnya bisa langsung mengerucut kepada oknum-oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba.
"Saudara HA (Haris Azhar) kan banyak kenalan. Kenapa tidak diomongin. Kan nanti bisa ditindaklanjuti," tandas Martinus. (Mg4/jpnn)
JAKARTA - Mabes Polri dinilai antikritik setelah melaporkan Koordinator KontraS, Haris Azhar karena mengekspos testimoni tereksekusi mati, Fredi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan