Mabes TNI tak Larang Lanud Soewondo Dipindah

jpnn.com - JAKARTA - Mabes TNI memastikan tidak keberatan jika Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo dipindahkan keluar dari Kota Medan. Bahkan, Mabes TNI sendiri sudah lama punya rencana memindahkan sejumlah lanud yang letaknya kini berada di tengah kota.

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan, saat awal dibangun, tidak ada satu pun lanud atau pun bandara penerbangan komersil, yang didirikan di tengah kota. Semuanya dulu di bangun jauh dari pemukiman, termasuk Lanud Soewondo, Medan. Perubahan terjadi tatkala terjadi pengembangan kota, sehingga letak lanud berada di tengah kota.

"Halim Perdanakusuma (Jakarta) dan Husen Sastranegara (Bandung), seperti yang di Medan ini, tadinya tak di tengah kota," ujar Fuad Basya saat diskusi bertema "Hercules dan Ironi Alutsista TNI", di Jakarta, kemarin (4/7).

Meski proses pembangunannya seperti itu, namun Fuad meyakinkan bahwa TNI tidak keberatan jika Lanud Soewondo dipindahkan. "Tidak ada larangan untuk memindahkan Lanud Soewondo, ke manapun. Kalau dianggap di tengah kota dan disesuaikan dengan tata kota, itu bisa bisa saja," tegas Fuad Basya.

Disampaikan berkali-kali bahwa TNI tidak melarang pemindahan Lanud Soewondo. Yang terpenting, lanjutnya, pemerintah menyiapkan lahan yang siap pakai. "Silakan saja, mau pindah ke mana pun. Tentunya dengan lapangan terbang yang siap pakai, dengan asrama yang siap pakai, maka kita akan pindah," cetusnya lagi.

Fuad Basya cerita, memang sudah terbiasa prajurit TNI dipindah-pindah. Dia memberi contoh, ditilik dari sejarahnya, dulu beberapa titik di Jakarta merupakan asrama militer. Namun, begitu ada asrama tentara, menjadi ramai dan akhirnya tentara harus pindah ke pinggiran kota.

"Dulu (hotel) Borobudur  itu asrama tentara semua, lantas kita pindah. Cijantung (Mabes TNI) dulu sepi, sekarang sudah mulai ramai. Kita sesuaikan saja (siap pindah jika mulai ramai, red)," terangnya.

Fuad mengatakan, Mabes TNI sendiri sudah lama punya program pemindahan lanud-lanud yang letaknya sudah tidak layak. Hanya saja, lanjutnya, program itu tidak bisa terlaksana lantaran selalu saja terbentur anggaran untuk pembelian lahan. Ini terjadi karena begitu sudah ada lahan yang mulai diincar sebagai lokasi baru lanud, harga tanah langsung melambung. "Jadi tak terkejar lagi (dengan anggaran yang ada, red)," ujarnya.