Macet Jakarta Tanggungjawab Pusat

Setiap langkah kebijakan pemerintah, sambung dia, perlu diimbangi dengan kontrol sosial yang kuat. Namun peranan dan tindakan masyarakat pun menjadi bagian dari mengatasi persoalan Jakarta. “Tidak hanya sekedar gerakan sosial dengan mengedepankan aksi massa, tapi memberikan gagasan perubahan secara konkret dan ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan kerja-kerja sosial,” tutur Ghea.

Adanya kontroversi atas penerapan kebijakan Pemprov DKI, kata dia, jangan hanya dinilai sebagai bentuk penolakan semata. Namun perlu dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan memperkuat langkah kebijakan dalam menata ibu kota. “Kontroversi bukan kendala. Tujuannya menuai solusi dan perbaikan atas kondisi saat ini,” imbuhnya.

Selain itu, Ghea mengatakan, persoalan yang dialami Jakarta saat ini tidak terlepas dari tanggungjawab pemerintah pusat. “Pusat dan daerah harus gotong royong dalam menata Jakarta. Kota ini milik kita semua, masyarakat dan pemuda harus kritis menyikapi persoalan yang mendera Jakarta,” tambahnya.

Sementara Ketua Panitia Milad ke-4 Jamper Dani Kusuma menegaskan, keberadaan organisasi ini menjadi bagian dari langkah membangkitkan spirit kaum muda. Jakarta sebagai barometer perkembangan seluruh aspek di tanah air, tentunya harus dikawal secara kritis. “Begitu banyak persoalan di depan mata. Pemuda tidak bisa diam begitu saja,” tuturnya.