Madani: Sekelas BW Tak Akan Melarikan Diri
![Madani: Sekelas BW Tak Akan Melarikan Diri](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20150918_194704/194704_633360_zakir_2.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Pelimpahan tahap dua kasus pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ke kejaksaan, mendapat tanggapan beragam.
Dari praktisi hukum Muhammad Zakir Rasyidin menilai, pelimpahan itu sudah sesuai prosedur hukum.
“Berdasarkan hasil penyidikan polisi, kasus BW dan AS (Abraham Samad) sudah dinyatakan P21. Artinya pihak kejaksaan sudah mengamini proses tersebut dengan bukti-bukti yang dimiliki,” kata Zakir, Jumat (18/9).
Sekjen Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani) ini mengatakan, setelah dilimpahkan ke kejaksaan sebaiknya AS dan BW tak perlu ditahan.
“Jika yang bersangkutan tak dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan yang sama, saya kira tidak perlu ditahan,” lanjutnya.
Zakir menambahkan, penahanan itu hanya dilakukan terhadap orang yang tak kooperatif terhadap proses hukum. “Kalau sekelas AS dan BW tak akan seperti itu,” imbuhnya.
Pengacara muda kelahiran Buton Sulawesi Tenggara ini berharap kasus yang menjerat Abraham Samad dan Bambang cepat selesai, sehingga tak menimbulkan berbagai macam opini dan polemik.
Anggapan yang muncul sejak kasus tersebut mencuat, lanjut Zakir, juga harus dibuktikan. Semisal adanya upaya kriminalisasi atau pelemahan terhadap KPK. “Saya tak ingin berandai-andai atau curiga terhadap penegak hukum. Jadi biarkan proses hukum berjalan, kalau toh tidak terbukti di persidangan, tentu yang bersangkutan akan diputus bebas,” tandas Zakir. (adk/jpnn)
JAKARTA - Pelimpahan tahap dua kasus pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ke kejaksaan, mendapat tanggapan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kastara & Partners Lawfirm Gelar Diskusi Publik soal Kasus Bank Bali, Ini Tujuannya
- Penyelundupan 12 Motor Asal Thailand Digagalkan, 2 Orang Jadi Tersangka dan Ditahan
- Pak Bas Bantah Kabar Mundurnya Pejabat OIKN Akibat Efisiensi Pemerintah
- Raker dengan Kemenkes, DJSN, & BPJS Kesehatan, Sihar Sitorus Soroti Dua Isu Utama Ini
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- PP GPA Minta KPK Tetapkan Tersangka Aktor Dugaan Korupsi CSR BI