Madrasah & Nadiem Makarim
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Penjajahan kolonialisme akhirnya bisa disingkirkan. Namun, penjajahan ideologis masih dirasakan oleh kalangan umat Islam sampai sekarang. Hegemoni ideologis muncul dalam bentuk neo-imperialisme dan neo-liberalisme yang makin kuat.
Imperialisme model lama didasari oleh semangat ‘’gold, glory, gospel’’, yaitu kepentingan penguasaan sumber daya ekonomi, kepentingan kekuasaan politik, dan kepentingan misi kristiani.
Misi terakhir ini dianggap sebagai pendompleng dalam kekuatan imperialisme. Karena itulah perang kemerdekaan oleh para pemimpin Islam disebut sebagai ‘’Perang Sabil’’ atau jihad fi sabilillah melawan kekuatan kafir.
Madrasah dan pesantren menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Upaya untuk meminggirkan atau memarjinalkan peran madrasah dalam sejarah bangsa akan memunculkan perlawanan yang keras dari kalangan Islam.
Nadiem Makarim tidak mempertimbangkan pemahaman sejarah yang komprehensif ketika menyusun rancangan undang-undang pendidikan yang baru. Terlihat ada upaya memisahkan pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional, dan hal ini dianggap sebagai sikap yang ahistoris, tidak memahami sejarah.
Rancangan undang-undang ini akan memantik luka lama dan memunculkan semangat lama untuk menentang penjajahan baru dalam bentuk liberalisme dan sekularisme.
Mas Menteri harus banyak belajar sejarah. (*)
Nadiem Makarim sudah menjelaskan bahwa tak ada upaya penghilangan peran madrasah, tetapi itu tidak cukup.
Redaktur : Adek
Reporter : Cak Abror
- Nadiem Makarim Titipkan Guru, Dosen, Tendik & Pegiat Seni kepada Menteri Baru, Mengharukan
- Nadiem Makarim: Indonesia Melakukan Transformasi Pendidikan Besar-besaran Dalam 5 Tahun
- Lewat Program 2 Ini, Ribuan Siswa di Papua dan 3T Bisa Lanjutkan Pendidikan Berkualitas
- Acer Smart School Awards Kembali Digelar di 2024, Dorong AI untuk Kemajuan Pendidikan
- Wakil Ketua MPR Sebut Butuh Dukungan Semua Pihak untuk Perbaikan Menyeluruh Sisdiknas
- Ketua Honorer Laporkan Presiden Jokowi & 2 Menteri ke Komnas HAM