Mafia Anggaran Dipicu Aksi Setor Duluan
Senin, 12 September 2011 – 18:54 WIB
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Bambang Soesatyo menilai, suburnya praktek mafia anggaran justru karena adanya kerjasama antara pengusaha, pemerintah dan DPR. Menurut politisi Partai Golkar itu, jika tidak ada bantuan, kerja sama, dan jaminan perusahaannya akan dimenangkan, maka tidak akan ada pengusaha yang berani mengijon Pemerintah dan Banggar. Karena itu, uang yang diterima mafia anggaran di Pemerintah dan DPR, kata dia, biasanya adalah uang dari pengusaha, bukan uang APBD atau dana pribadi kepala daerah.
"Modusnya, pengusaha memberikan uang terlebih dulu ke pemerintah atau DPR agar proyek pengadaan barang dan jasa di suatu instansi dimenangkan suatu perusahaan. Tanpa adanya kerja sama seperti itu, mustahil praktek mafia anggaran bisa dilakukan," tegas Bambang Soesastyo, di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Senin (12/9).
Baca Juga:
Bahkan, sesuai dengan kewenangannya, disinyalir mafia anggaran lebih banyak terjadi di eksekutif dibanding dengan legislatif atau yudikatif. Alasannya, pengguna anggaran 89 persen di tangan eksekutif. Sisanya baru ada di legislatif dan yudikatif.
Baca Juga:
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Bambang Soesatyo menilai, suburnya praktek mafia anggaran justru karena adanya kerjasama antara pengusaha,
BERITA TERKAIT
- Dies Natalis ke-60, IPB Berikan ‘Fateta Award 2024’ Kepada Menteri LHK dan Direktur Utama Astra
- Eksaminasi Perkara Mardani H Maming, Pakar Hukum Sebut SK Bupati Tidak Melanggar UU Minerba
- Kurator dan Pengurus Rawan Jadi Objek Tindak Pidana dalam Kasus Kapailitan dan PKPU
- Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Jangan Fokus pada Formasi di Dinas Asal, Cek Lainnya
- Soal Keppres IKN, Jokowi Maunya Prabowo yang Meneken
- Semarakkan Literasi di Masyarakat, TBM Bukit Duri Bercerita Gelar Baca Nyaring