Mafia BBM Bakal Mengganas

Menurut Datmen Ginting, bila kebijakan ini diberlakukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Selain karena harga BBM nonsubsidi yang mahal dan stok yang tidak tersedia di semua SPBU, BBM bersubsidi masih tetap beredar di masyarakat. BBM bersubsidi yang khusus diperuntukkan bagi angkutan dan jasa, sangat mungkin diselewengkan oknum tertentu dan dijual ke pemilik mobil pribadi dengan harga yang sedikit lebih mahal.

Dewi menyebut, penyelewengan dalam skala besar bakal dilakukan mafia BBM. Kekhawatiran ini, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, didasarkan pada kinerja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang masih buruk.

"Peran BPH Migas yang seharusnya menjalankan fungsi distribusi dan pengawasan saya lihat belum maksimal. Komite BPH Migas yang baru belum mulai bekerja sementara BPH yang lama meninggalkan banyak masalah yang tidak teratasi," ujar kandidat Doktor Administrasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI) itu.

Menurut Dewi, pemerintah tidak menghitung secara cermat resiko-resiko yang akan muncul dari kebijakan ini. Padahal, ujung-ujungnya rakyat yang akan menjadi korban kebijakan serampangan.