'Mafia Berkeley' Halangi Kemandirian Ekonomi

JAKARTA - Bertahannya 'Mafia Berkeley' dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II merupakan kabar buruk bagi penyelesaian persoalan utang secara adil. "Selama ini para menteri beraliran neoliberal itu justru menjadi penghalang terwujudnya kemandirian ekonomi dari dominasi modal asing di dalam negeri."

Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, di Jakarta, Selasa (27/10). "Pengaruh neoliberalisme dan kekuatan negara-negara maju melalui 'Mafia Berkeley' semakin dominan dalam perumusan kebijakan ekonomi di tingkat nasional hingga daerah. Salah satunya adalah prioritas kebijakan anggaran negara bagi kepentingan kreditor dan perbankan," kata Dani.

Penerimaan negara dari pajak, sumber daya alam serta penarikan utang baru, lanjutnya, sebagian besar masih dinikmati oleh kreditor asing dan individu dalam bentuk pembayaran cicilan bunga dan pokok utang. Perbankan juga masih menikmati porsi besar dalam bentuk pembayaran bunga obligasi rekapitulasi perbankan.

Dia jelaskan, penumpukan utang baru menimbulkan biaya sangat besar yang ditanggung oleh rakyat dalam bentuk pemotongan subsidi dan anggaran sosial. Sepanjang tahun 2005 – 2009, akumulasi pembayaran cicilan bunga dan pokok utang dalam APBN 2009 mencapai Rp702,209 triliun. Masih di bawah total belanja subsidi energi 2005–2009 sebesar Rp641,4 triliun. Sementara alokasi subsidi non energi hanya sebesar Rp172,2 triliun.