Mafia Merajalela, Koalisi Warga Kalsel Mengadu kepada PBNU

“Nilai demikian sangat tidak wajar mengingat standar harga 1 pohon mencapai nilai Rp 2 juta. Karena itu warga tidak setuju dengan tawaran ganti rugi tanam tumbuh dari PT MSAM. Tidak setujunya warga dibalas PT MSAM dengan penggusuran lahan dan teror dari oknum aparat penegak hukum dan preman,” ujar Wamenkumham 2011-2014 ini.

Sebagai catatan, tanah adalah aset sekaligus sumber nafkah warga Mekarpura dan warga desa lain di Kotabaru. Apabila itu direbut secara dzalim, maka akan timbul kemiskinan struktural secara turun-temurun,”

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyayangkan banyaknya konflik agraria yang tidak kunjung diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Justru yang “dikambinghitamkan” adalah warga.

Mereka dikriminalisasi sebab mencegah kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas perkebunan sawit dan tambang batu bara.

“Kalsel ini sudah dapat dikategorikan sedang mengalami darurat ruang dan bencana ekologis. Banjir pada awal tahun 2021 yang menggenangi 11 dari 13 kabupaten/kota bukan disebabkan curah hujan yang tinggi, melainkan para penambang dibiarkan menggali lubang tanpa usaha reklamasi dan hilangnya tutupan hutan dan lahan menjadi kebun monokultur salah satunya sawit,” kata pria yang akrab disapa Cak Kiss ini.

Disambung oleh Achmad Surambo, Direktur Sawit Watch tentang salah satu tujuan audiensi di kantor PBNU.

“Kami sangat sepakat dengan hasil Rekomendasi Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, 23 Desember 2021 silam. Rekomendasi yang sangat berkelindan dengan pengaduan kasus ini ialah daulat rakyat atas tanah. Guna menindaklanjuti hal demikian, kami menilai penting membangun ikhtiar bersama PBNU dalam penyelesaian kasus sawit dan agraria, khususnya di Kalsel,” tutur Rambo, demikian ia disapa.

Dalam audiensi tersebut, koalisi mengusulkan beberapa hal, antara lain PBNU kiranya dapat mempertimbangkan untuk meninjau lokasi penggusuran lahan dan konflik agraria di Kalsel.