Mafia Proposal Berkeliaran di Sekolah Swasta

JAKARTA - Sebagaian besar sekolah yang dikelola masyarakat atau disebut sekolah swasta, berjalan dengan anggaran yang minim. Kondisi ini, membuat mereka rentan menjadi korban mafia proposal. Mafia ini bisa meloloskan proposal pembangunan sekolah dengan meminta imbalan.

  

Kondisi tersebut diutarakan oleh seksi Pendidikan Yayasan Salafiyah Pekalongan Machmud Masjkur, di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa (22/2). Dia merupakan salah satu penggugat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK).

  

Machmud menjelaskan, masih banyak sekolah yang dikelola swasta hidup dengan anggaran yang super minim. Menurutnya, aturan dalam Pasal 55 ayat 4 UU Sisdiknas yang berbunyi; Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan daerah, belum berjalan dengan baik.

Pasal tersebut dinilai cenderung bisa melepaskan tanggung jawab pemerintah kepada sekolah swasta. "Maknanya ambigu. Sekolah swasta dapat menerima atau menerima," tutur dia.