Mafia Tanah Kalang Kabut, Kini Siapkan Serangan Balik, Inikah Sosok yang Dibidik?

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan dugaan adanya kelompok-kelompok tertentu yang pro-mafia tanah melakukan serangan balik.
Ini setelah di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil, Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai gebrakan, salah satu membentuk Satgas Anti Mafia Tanah.
Menurut Taufiqulhadi, ruang gerak mafia tanah sangat bebas sebelum terbentuknya Satgas Anti Mafia Tanah.
"Kini berbeda, publik jadi tahu semua bahwa mafia itu sangat banyak. Karena langkah Menteri Sofyan Djalil ini para mafia jadi kalang kabut," beber Taufiqulhadi dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Jumat (22/10).
Taufiqulhadi mengungkapkan terdapat kelompok-kelompok tertentu yang pro-mafia mengarahkan segala cara untuk menyerang balik Sofyan Djalil.
"Tangan-tangan yang pro-mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh, dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN, atau menggugat sesuatu yang telah baik di Kementerian ATR/BPN," ungkap Taufiqulhadi.
Salah satu contohnya adalah masalah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi wewenang gubernur untuk memberikannya kepada korporasi.
"Gubernur yang merekomendasikan bukan BPN. Wewenang BPN hanya pada persoalan administrasi saja, yaitu memberikan hak berupa HGU atau HGB," kata Taufiqulhadi.
Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengungkapnya adanya kelompok tertentu yang pro-mafia tanah melakukan serangan balik.
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Ternyata Ada Oknum BPN Terlibat Pagar Laut, Oalah
- Komisi VI Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Memotong Fasilitas Pimpinan
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut
- Kuasa Hukum Optimistis Hakim PN Jakbar Tolak Gugatan terhadap Lahan SPBE Kalideres