Mafia Tender Masih Marak

JAKARTA - Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) harus diperluas. Caranya, harus segera dibentuk undang-undang (UU) tentang Procurement act (Pengadaan barang dan jasa).

"Peran LKPP harus diperluas dengan Undang-Undang, jangan hanya dengan Keputusan Presiden saja," kata Anggota DPR dari Fraksi PKS Andi Rahmat, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI dengan Jajaran LKPP, di DPR, Senayan Jakarta, Senin (9/11).

Melalui UU tentang pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, diharapkan lembaga ini memiliki landasan hukum yang kuat dan terarah sehingga LKPP secara institusi bisa lebih akuntabel dan transparan.

Dijelaskan, peran dan ruang lingkup LKPP perlu diperkuat seiring dengan besarnya alokasi belanja pemerintah yang di APBN rata-rata sebesar Rp200 triliun per tahun, "Karena itu saya berharap pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif ke depannya melalui undang-undang," katanya.