Mafia Vaksin Dinilai Jadi Biang Kerok Pemerintah Abaikan Putusan MA
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dan Politik, Ichsanuddin Noorsy menilai kekuatan bisnis dan mafia vaksin yang menyebabkan pemerintah terutama Kemenkes mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA), terkait jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.
Menurut Ichsanuddin, semua kalangan boleh saja berbisnis akan tetapi jangan yang menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.
“Dalam pandangan saya bisnis boleh saja, tapi bisnis yang menyelamatkan manusia dong. Jangan bisnis yang kemudian menimbulkan masalah dan keributan,” ucap Ichsanuddin.
Model yang dibangun dalam bisnis vaksinasi ini, menurutnya, dengan membangun industri ketakutan sehingga mereka membutuhkan vaksin.
Kemudian para mafia vaksin ini bekerja sama dengan elite pemerintahan yang dapat memberikan kekuatan memaksa terhadap rakyatnya.
“Modelnya adalah membangun dulu industri ketakutan, atau rekayasa ketakutan. Jadi ketakutan terhadap Covid jadi mereka membutuhkan vaksin. Nah ini terjadi kerja sama dengan oligarki politik yang (akhirnya) mengharuskan warga divaksin,” kata Ichsanuddin.(chi/jpnn)
Semua kalangan boleh saja berbisnis akan tetapi jangan yang menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- Peran Pemda & Masyarakat Penting untuk Mencapai Nol Kematian Akibat Dengue 2030
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- PT GKP Tegaskan Komitmen Patuhi Hukum dan Kelestarian Lingkungan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Angka Rabies di Bali Masih Tertinggi di Indonesia Meski Vaksinasi Sudah Dilakukan
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya