Mafia Vaksin Dinilai Jadi Biang Kerok Pemerintah Abaikan Putusan MA

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dan Politik, Ichsanuddin Noorsy menilai kekuatan bisnis dan mafia vaksin yang menyebabkan pemerintah terutama Kemenkes mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA), terkait jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.
Menurut Ichsanuddin, semua kalangan boleh saja berbisnis akan tetapi jangan yang menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.
“Dalam pandangan saya bisnis boleh saja, tapi bisnis yang menyelamatkan manusia dong. Jangan bisnis yang kemudian menimbulkan masalah dan keributan,” ucap Ichsanuddin.
Model yang dibangun dalam bisnis vaksinasi ini, menurutnya, dengan membangun industri ketakutan sehingga mereka membutuhkan vaksin.
Kemudian para mafia vaksin ini bekerja sama dengan elite pemerintahan yang dapat memberikan kekuatan memaksa terhadap rakyatnya.
“Modelnya adalah membangun dulu industri ketakutan, atau rekayasa ketakutan. Jadi ketakutan terhadap Covid jadi mereka membutuhkan vaksin. Nah ini terjadi kerja sama dengan oligarki politik yang (akhirnya) mengharuskan warga divaksin,” kata Ichsanuddin.(chi/jpnn)
Semua kalangan boleh saja berbisnis akan tetapi jangan yang menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- Vaksinasi Hepatitis A Bagi Atlet Muda untuk Prestasi Lebih Gemilang
- Antam Menang Lawan Budi Said, DPR Minta Putusan segera Dieksekusi
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Kemal Akbar Sebut Jemaah Haji dan Umrah Tetap Perlu Vaksinasi, Begini Alasannya
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya