'Mahar' Calon Walikota Rp4 Miliar

´Mahar´ memang menyedot cost politik hingga sekitar 50 persen untuk Pilkada sekelas Kota Bogor. Itu hanya untuk mendapatkan surat sakti atau rekomendari dari pengurus pusat parpol bersangkutan, sehingga proses administrasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bisa dilalui lewat "jalan tol".

"Dengan ´mahar´ itu, cost politik jadi mahal, inilah tanda sistem demokrasi kapitalis. Siapa punya uang, bisa berkuasa. Seorang pasangan calon bisa mengeluarkan Rp2–3 miliar untuk bertarung dalam Pilkada," tegas Sofyan.

Kandidat Calon Walikota, Doddy Rosadi membenarkan adanya praktik tawar-menawar ´mahar´. Politik tranksasional itu dialami mantan Sekretaris Daerah Kota Bogor itu ketika maju dalam pilwalkot  2008 lalu. "Yang cukup memakan biaya, ya ´mahar´ itu. Tujuannya memang untuk mendapatkan dukungan 15 persen," ucapnya.

Doddy mengatakan, ketika dia maju dalam pilwalkot 2008, dirinya sempat ditawari kendaraan oleh salah satu parpol dengan catatan Doddy harus membayar mahar Rp4 miliar.  Tetapi, Doddy tidak sanggup memenuhi tawaran tersebut karena tidak memiliki dana sebanyak itu (Rp4 M).