'Mahar' Calon Walikota Rp4 Miliar

Menurut dia, biaya untuk memuluskan turunnya rekomendasi dari pengurus pusat memang tidak sedikit. Apalagi mekanismenya dilakukan secara berjenjang dari meja ke meja. "Kalau biaya terjun ke pemilih tidak masalah bagi saya, itung-itung untuk silaturahmi dan saling berbagi. Terlepas dari menang atau kalah, saya ikhlas," terang mantan pasangan calon Erik Suganda itu.

Saat ditanya menuvernya untuk Pilkada mendatang, Doddy menjawab dengan santai. "Saya sudah punya pengalaman. Sekarang bisa tanpa mahar, parpol dengan suara minoritas sudah bersedia bergandengan tangan dengan saya untuk terjun ke bawah langsung," ujarnya, tersenyum.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Bogor, Agus Teguh mengatakan, surat rekomendasi pengusungan dari parpol memang dibutuhkan. Tapi, aturannya hanya dari pengurus daerah, bukan dari pengurus pusat. "Terkait dibutuhkannya surat rekomendasi dari pengurus pusat, itu hanya bersifat internal parpol," terangnya.

Lantas, apa kata parpol" Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jajat Sudrajat menampik tradisi ´mahar´ di tubuh partai yang kini tengah diterpa isu transaksional paska Pilgub DKI Jakarta. "Biaya memang ada. Dana itu dipakai untuk menggerakkan mesin parpol, seperti biaya sosialisasi dan iklan di media massa," tegasnya.