'Mahar' Calon Walikota Rp4 Miliar

Lain halnya dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bogor, Atmaja. Menurut dia, tidak ada keharusan untuk membayar ´mahar´. "Yang menentukan rekomendasi dukungan dari Partai Golkar bukan dari tradisi itu (mahar), tapi hasil survey publik terhadap cawalkot," terangnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPC PDI-Perjuangan, Slamet Wijaya. Menurut dia, partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih lebih mengutamakan kader terbaik dari internal, sehingga tak perlu mahar. "Seperti Jokowi, buat apa ada ´mahar´," tegasnya.

Sementara itu, Fungsionaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Mamah Herman mengatakan, parpol dengan penguasaan kursi sekitar 30 persen di gedung parlemen Kota Bogor itu tidak mengenal tradisi ´mahar´. "Pilkada lalu, kami mengusung cawalkot bukan dari politisi mapan. Saat itu, Partai Demokrat mendukung Iis-Ahani dari kalangan pendidikan dan kesehatan," katanya.

Maman mengatakan, cost politik muncul berdasarkan kebutuhan cawalkot, seperti biaya kampanye dan operasional saksi. "Itu bertujuan untuk mengawal proses demokrasi. Besarannya pun disesuaikan dengan kemampuan cawalkot," tandasnya. (cr2)