Mahar Politik Bikin Partai jadi Rawan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Mahar politik dalam kontestasi demokrasi menjadi aspek utama para politikus melakukan korupsi. Oleh karena itu, mahar politik adalah hal berbahaya yang menyebabkan tatanan bernegara rusak.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, umumnya untuk menjadi bupati, kisaran mahar yang dikeluarkan calon bisa mencapai Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar.

BACA JUGA : PSI Minta Bawaslu Kembali Usut Mahar Rp 1 T Sandiaga Uno

Jika si calon itu terpilih, dengan gaji pokok bupati hanya Rp 5,7 juta per bulan, tentu akan berat mengembalikan modal tersebut.

"Enggak ada orang yang secara sukarela menghibahkan itu, Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar, ini besar juga. Oleh karena itu, supaya pemilu yang murah tadi berjalan efektif, kita harus ada sanksinya," kata Agus.

Menurut Agus, ada salah satu cara agar tidak ada mahar politik, yaitu partai dibiayai negara. Atau, parpol membiayai sendiri kegiatan politiknya, dengan iuran dan subsidi antarkader.

"Kalau saya pikir misalkan untuk partai misalkan setahun habis Rp 20 triliun, itu kan dibandingkan dengan APBN kita. Itu malah bukan main kesannya luar biasa," katanya.