Mahar Politik Bikin Partai jadi Rawan Korupsi

BACA JUGA : PDI Perjuangan Bantah Terima Mahar Pencalonan Cagub Sulsel

Seperti diketahui, dari peserta pemilu, Partai NasDem menegaskan antimahar dan tidak memotong gaji kader yang duduk di parlemen guna mencegah korupsi.

Partai ini juga menegaskan dukungan kepada kaum muda dengan menempatkan kaum muda dominan dalam pencalegan.

Peneliti ICW Almas Sjafrina mendukung, partai politik tidak meminta mahar seperti NasDem. Menurutnya di undang-undang juga sudah dilarang pemberian mahar baik dalam bentuk uang maupun lainnya.

"Terima mahar ini membuat kandidat biaya pemenangan itu sangat tinggi. Sedangkan, kandidat untuk lain-lain saja sudah membutuhkan banyak uang ditambah mahar tinggi itu semakin membuat menjadi faktor atau membuka peluang untuk melakukan korupsi ketika mereka terpilih," kata Almas.

BACA JUGA : Buntut Kasus Mahar Sandiaga Uno, Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

Dia meminta Bawaslu kerja sama dengan KPK untuk melacak rekam jejak kandidat bakal calon penyelenggara negara. Selain itu, Bawaslu juga bisa bekerjasama dengan kepolisian dan pihak lain agar mempunyai bekal memberikan sanksi.

"Di undang-undang juga punya instrumen untuk memantau dan menindak adanya mahar politik itu," tutur dia. (tan/jpnn)