Mahasiswa Demo Tolak Pemangkasan Anggaran dan 3 RUU; TNI, Polri, Kejaksaan

jpnn.com - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Koorpus BEM SI) Kerakyatan, Satria Naufal mengatakan demo mahasiswa dan masyarakat sipil bertajuk "Indonesia Gelap" di berbagai daerah merupakan bentuk protes terhadap pemerintah.
Menurut Satria, para demonstran menyuarakan beberapa isu terkini, yakni penolakan terhadap kebijakan pemotongan anggaran, menolak revisi UU TNI, UU TNI, serta UU Kejaksaan.
"Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).
Dia menerangkan bahwa tuntutan aksi massa Indonesia Gelap meminta pemerintah menyetop pemangkasan anggaran pendidikan dan mewujudkan pendidikan gratis.
Satria menyebut anggaran pendidikan merupakan hal penting untuk memastikan seluruh rakyat mendapat akses pendidikan murah dan layak.
Pihaknya mengatakan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta untuk melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) bermasalah hingga penolakan revisi UU Minerba.
BEM SI Kerakyatan dan koalisi masyarakat sipil mencatat ada beberapa revisi UU yang akan mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia karena lembaga lembaga negara berlomba meminta kewenangan yang berlebihan melalui berbagai perubahan UU Polri, UU TNI, dan UU Kejaksaan.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil menolak pemangkasan anggaran dan 3 RUU, yakni TNI, Polri, Kejaksaan.
- Soal Demonstrasi Indonesia Gelap, Elite Golkar: Bagus, Membuat Peringatan Waspada
- Soal Indonesia Gelap, Wakil Ketua MPR Singgung Optimisme Biar Negara Cerah
- Mahfud Soroti RUU Kejaksaan: Enggak Bisa Jaksa Salah Harus Minta Izin Jaksa Agung
- Kewenangan Berlebihan Jaksa di UU dan RUU Kejaksaan Dinilai Berbahaya
- Pergantian Mendiktisaintek Dinilai sebagai Langkah Tepat
- Arahan Prabowo soal Efisiensi Anggaran Sudah Jelas, Jangan Ada yang Salah Tafsir Lagi