Mahasiswa Desak Pusat Lebih Perhatikan Aceh

“Pemerintah harus dapat memberikan garansi pemilukada Aceh berjalan damai dan sesuai tahapan yang diputuskan KIP. Jika dibiarkan berlarut-larut hanya akan melahirkan saparatis baru di Aceh,” paparnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo berpendapat, konflik yang muncul dalam Pilkada Aceh itu akibat tidak tuntasnya MoU Helsinki. Kompromi politik yang ada daerah tersebut, termasuk bagaimana hubungan antara pusat dengan daerah. “Kalau di Pilkada Aceh itu konflik dan yang selalu dituding karena adanya putusan MK. Ini menunjukkan Indonesia itu belum bisa diterima dengan baik oleh kalangan politik di Aceh,” ujar Arif.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, jika memang pihak terkait di Aceh tidak menginginkan adanya calon independen atau perseorangan, artinya hal itu bertentangan dengan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. “Mereka yang menolak calon independen mendatangi kita (Komisi II ) dan meminta itu supaya dicabut, ya kewenangan MK-nya diubah dulu supaya dia tidak bisa memutus mengenai itu,” tandas Arif. (dms)