Mahasiswa Dukung DKPP Tindak KPU
jpnn.com - JAKARTA - Massa yang mengaku berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta Raya mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menindaktegas penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan kecurangan selama proses pemilihan presiden 2014.
Tuntutan disuarakan dengan menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (4/8).
"DKPP harus segera menindak pihak KPU yang terindikasi terlibat kecurangan. Copot penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu calon atau tidak cermat menjalankan tugas," ujar Koordinator BEM se-Jakarta Raya, Sirojudin, Senin siang.
Menurut Sirojudin, desakan dikemukakan karena BEM melihat adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Selain itu juga karena DKPP merupakan lembaga yang sudah diberi amanah oleh undang-undang untuk mengawal kode etik penyelenggara pemilu.
"Bukti-bukti yang ada cukup kuat. Jadi kita harapkan DKPP bekerja secara profesional. Karena perbuatan pelanggaran oleh penyelenggara sangat mencederai proses demokrasi," katanya.
Sirojudin menilai Komisioner KPU harus bertanggungjawab atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu harus dipecat jika terbukti melanggar kode etik.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keammanan. Setelah menggelar orasi selama satu jam lebih, massa kemudian membubarkan diri.(gir/jpnn)
JAKARTA - Massa yang mengaku berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta Raya mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lulus PPPK 2024 Kode R2/L Dibatalkan, Pak Kabid Blak-blakan Ungkap Alasannya
- 2 Polisi Kembali Dihukum Demosi di Kasus Pemerasan Penonton DWP
- Prabowo Bakal ke Arab Saudi untuk Lobi Penambahan Kuota Haji
- Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Kapolsek Cinangka & 2 Anak Buah Digarap Propam Polda Banten
- KemenPAN-RB Siapkan Optimalisasi di Seleksi PPPK 2024 Tahap 2, Pemda Diminta Akomodasi Honorer
- Menpan-RB Ungkap Alasan Belum Ada ASN yang Dipindah ke IKN, Tunggu Arahan Prabowo