Mahasiswa FHUI Datangi DPR untuk Dengarkan Penjelasan Ini, Simak nih!

jpnn.com, KEBAYORAN BARU - Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan sistem pembentukan undang-undang (UU) di DPR kepada segenap mahasiswa program kelas internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul, mengungkapkan terdapat tiga lembaga yang terlibat dalam pembentukan UU di Indonesia, yaitu DPR, DPD, dan presiden.
Hal itu disampaikan Sensi seusai menerima audiensi delegasi mahasiswa program kelas internasional FHUI yang digelar di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7).
“Ada mahasiswa dan mahasiswi dari Filipina dan Belanda yang mengikuti kursus singkat tentang pengantar sistem hukum di Indonesia. Saya tadi diminta menjelaskan sistem pembentukan UU. Ada tiga lembaga yang terlibat, yaitu DPD, DPR dan presiden. Secara khusus, DPD memiliki kewenangan terbatas,” ucap Sensi.
Lebih lanjut, Sensi menjelaskan tahapan-tahapan mengenai pembentukan UU di Indonesia, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
Sensi juga menjelaskan peran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dan isu-isu atau perkembangan terkini dalam sistem pembentukan UU di Indonesia yang mengadopsi sistem omnibus dan carry over.
“Mudah-mudahan para mahasiswa program kelas internasional FHUI bisa memahami penjelasan yang disampaikan oleh Badan Keahlian DPR RI dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan,” ucap Sensi.
Sistem hukum Indonesia dan Filipina berbeda. Di Indonesia, presiden ikut membahas RUU di DPR yang diwakili oleh masing-masing menteri. (mrk/jpnn)
Badan Keahlian DPR menerima audiensi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk menelaskan sistem pembentukan UU
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi
- Lebih dari 900 Mahasiswa Sudah Bergabung di Cakrawala University
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- Pelaku Pencurian HP Mahasiswa di Ogan Ilir Ditangkap
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan