JPNN.com 
Mahasiswa Minta Masyarakat Tolak Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2024
jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa meminta masyarakat untuk menolak praktik politik uang pada kontestasi Pilkada serentak 2024.
Pasalnya, politik uang akan merusak demokrasi dan akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak berkualitas untuk memimpin masyarakat dan daerahnya.
Permintaan itu disampaikan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret – Solo Jihan Asti Kurniawati dan Mahasiswi FISIP Univernitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Robbybatus Saaidah di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Menurut Jihan Asti, pengawas Pemilu seperti Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwascam perlu melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang selama masa kampanye termasuk masa tenang.
“Intinya, kami meminta masyarakat harus menolak politik uang,” tegas Jihan Arti.
Sementara itu, Bibah sapaan akrab Robbybatus Saaidah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politik uang.
“Pilkada itu untuk memilih pemimpin. Ini menentukan nasib bangsa. Jadi, jangan sampai pilihan karena faktor uang,” ujar Bibah.
Terpisah, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli untuk melakukan pengawasan untuk mencegah politik uang.
Mahasiswa meminta masyarakat untuk menolak praktik politik uang pada kontestasi Pilkada serentak 2024.
- Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu di Lokasi PSU
- Ketua Bawaslu Bandung Barat Mengaku Sudah Dua Kali Konsumsi Narkoba
- Pengakuan Ketua Bawaslu KBB Setelah Ditangkap Polisi, Anda Percaya?
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Mahasiswa Unpak Demo di DPRD Kota Bogor, Ini Tuntutannya
- Peliknya Hukum Pidana Pemilu
