JPNN.com 
Mahasiswa Minta Masyarakat Tolak Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2024
jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa meminta masyarakat untuk menolak praktik politik uang pada kontestasi Pilkada serentak 2024.
Pasalnya, politik uang akan merusak demokrasi dan akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak berkualitas untuk memimpin masyarakat dan daerahnya.
Permintaan itu disampaikan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret – Solo Jihan Asti Kurniawati dan Mahasiswi FISIP Univernitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Robbybatus Saaidah di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Menurut Jihan Asti, pengawas Pemilu seperti Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwascam perlu melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang selama masa kampanye termasuk masa tenang.
“Intinya, kami meminta masyarakat harus menolak politik uang,” tegas Jihan Arti.
Sementara itu, Bibah sapaan akrab Robbybatus Saaidah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politik uang.
“Pilkada itu untuk memilih pemimpin. Ini menentukan nasib bangsa. Jadi, jangan sampai pilihan karena faktor uang,” ujar Bibah.
Terpisah, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli untuk melakukan pengawasan untuk mencegah politik uang.
Mahasiswa meminta masyarakat untuk menolak praktik politik uang pada kontestasi Pilkada serentak 2024.
- Tinjau PSN PIK2, Mahasiswa Sebut Isu Negatif Tidak Sesuai Fakta
- Bea Cukai Beri Pengetahuan Kepabeanan Kepada Pelajar dan Mahasiswa Lewat Kegiatan Ini
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- 2 Kali Terlibat Kontroversi, Chandrika Chika Ungkap Sosok yang Menguatkan
- Bea Cukai Kenalkan Tugas & Fungsi kepada Pelajar dan Mahasiswa
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
