Mahasiswa NTB Tolak Penerapan Asas Dominus Litis, Berpotensi Disalahgunakan

“Kita tidak boleh diam terhadap ketimpangan dalam sistem hukum. Melalui diskusi akademik seperti ini, kita dapat memberikan gagasan kritis untuk perbaikan sistem hukum di masa depan,” jelas Rozi.
Sementara itu, Wakil Rektor III UNU NTB Irpan Suriadiata menyebutkan asas dominus litis dapat memperkuat dominasi kejaksaan dalam proses hukum.
"Tanpa pengawasan yang ketat, bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Sistem peradilan harus bersifat independen, bukan menjadi alat politik," ujar Dr. Irpan.
Di sisi lain, praktisi hukum UIN Mataram, M. Riadhussyah menjelaskan dari perspektif hukum pidana, asas ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan substantif.
"Kewenangan tunggal jaksa dalam menentukan kelanjutan perkara pidana harus diawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat," tegas M. Riadhussyah.
Dengan terselenggaranya simposium nasional ini, DEMA UIN Mataram dan BEM UNU NTB berharap dapat terus menggalang kolaborasi lintas kampus dalam memperjuangkan reformasi hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, akan disusun rekomendasi hasil simposium yang nantinya akan diajukan kepada pemangku kebijakan.(mcr8/jpnn)
DEMA UIN Mataram bersama BEM UNU NTB menolak penerapan asas dominus litis melalui revisi KUHAP karena rawan disalahgunakan.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Akademisi di Unimuda Sorong Nilai Asas Dominus Litis Perlu Pengawasan Ketat
- RUU KUHAP Diharapkan Bisa Menutup Peluang Penyalahgunaan Kewenangan
- IMM UIN Sumut Soroti Asas Dominus Litis, Akademisi Singgung Warisan Kolonial
- Emban Asas Dominus Litis, Kejaksaan Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan Kekuasaan
- Mahasiswa Sumbar Tolak Asas Dominus Litis yang Mengancam Keutuhan Sistem Peradilan
- Kewenangan Jaksa di RUU Kejaksaan Dianggap Berlebihan