Mahasiswa Serukan Mosi Tidak Percaya Kepada Parpol Pendukung Calon Anggota BPK Bermasalah
Mosi Tidak Percaya
Koalisi Mahasiswa Indonesia mengajukan Mosi Tidak Percaya karena permasalahan dalam seleksi Anggota BPK tak kunjung diselesaikan. Oleh karena itu, Koalisi Mahasiswa Indonesia mengecam partai politik yang mendukung calon Anggota BPK bermasalah.
“Ini sudah gawat darurat. Kami mengajak semua elemen masyarakat ikut serta mengawal pemilihan Anggota BPK ini. Sekaligus dalam kesempatan ini, kami mahasiswa Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada partai politik pendukung Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana. Jika tidak bertobat, mereka telah mengingkari amanat rakyat dan konstitusi,” ujar Abraham.
Sampai saat ini belum ada keputusan dari Komisi XI DPR mengenai jadwal fit and proper test ataupun keputusan terhadap dua nama yang terdeteksi tidak memenuhi persyaratan formil.
Publik masih menunggu bagaimana sikap Komisi XI dalam menyelesaikan polemik tersebut.
Prasetyo, Tim Informasi Koalisi Save BPK mengatakana pihaknya sudah menyurati Komisi XI DPR RI pada tanggal 14 Juli 2021 terkait keberatan publik terhadap calon Anggota BPK yang tidak memenuhi syarat.
“Kemudian pada awal Agustus, kami juga melaporkan Komisi XI ke MKD DPR karena dugaan pelanggaran etik, yakni tetap mempertahankan dua calon yang tidak memenuhi syarat,” ujar Prasetyo.
Dia menjelaskan publik diberi kesempatan sesuai UU untuk memberikan masukan terkait proses seleksi calon anggota BPK. “PDR memberi kesempatan kepada publik tanggal 8-15 Juli untuk memberikan masukan,” ujar Prasetyo.
Koalisi Mahasiswa Indonesia menyerukan Mosi Tidak Percaya kepada Parpol pendukung calon Anggota BPK bermasalah.
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Ungkap Tanggalnya
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024
- Komisi IV DPR Akan Mengawal Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Agar Berdampak Bagi Petani