Mahasiswa Tuntut Zaini-Muzakir Mundur

jpnn.com - BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa berunjukrasa di kantor gubernur Aceh, Kamis (7/11). Mereka menilai, pemerintahan Aceh telah gagal mensejahterakan rakyat Aceh dan meminta Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf segera meletakkan jabatan mereka.

Dalam aksinya, para mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (GEMPA) ini membawa "suplemen" untuk diberikan kepada kepala pemerintahan Aceh sebagai pemacu stamina agar maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan.
 
Namun aksi ini tidak mendapatkan tanggapan dari gubernur, karena sedang memimpin rakor perbatasan daerah Se-Aceh di Aula gedung serba guna kantor gubernur Aceh.
 
Para mahasiswa menolak ditemui oleh Kabag Humas Setda Aceh Nurdin F Jos dan bersikukuh minta ditemui oleh gubernur. "Pemerintahan Zikir lemah dan tidak mampu mensejahterakan rakyat Aceh,"ujar koordinator aksi, Indah Pinta Sari dalam orasinya.
 
Para peserta aksi ini tiba di kantor gubernur setelah melakukan aksi long march dari Tugu Taman Ratu Safiatuddin. Sambil mengusung spanduk dan poster berisi tuntutan, mereka meneriakkan yel yel "Turunkan Zikir sekarang juga".
 
Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang sudah bersiaga sejak pagi di halaman kantor gubernur. Para mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat keamanan, pemicunya, sejumlah ban bekas yang mereka bawa disita petugas kepolisian.
 
Berdasarkan kajian GEMPA, kata Indah Pinta Sari, pemerintahan Zaini - Muzakir atau Zikir telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. "Kami meminta keduanya dengan hormat meletakkan jabatannya. Sudah cukup bagi Zaini untuk terus-terusan melakukan pembodohan kepada rakyat Aceh,"kata dia.
 
Selama pemerintahan Zikir, kualitas pendidikan sangat bobrok dengan berkaca pada kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun lalu dan perjalanan pendidikan selama ini. Parahnya lagi, laju ekonomi rakyat sangat menurun, hal ini didasarkan dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh yang murni."Pemerintah kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan,"sebutnya.
 
Kata koordinator aksi, masa kepemimpinan Zikir sudah hampir habis tahun kedua. Semenjak dilantik pada 25 Juni 2012 banyak polemik terjadi karena kebijakan yang diambil tidak memenuhi aspek kebutuhan dasar masyarakat.
 
Saat ini, sejumlah lini pemerintahan masih lemah, padahal gubernur dan Ketua DPRA berasal dari partai yang sama, seharusnya hal tersebut menjadi alat untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga eksekutif dan legislatif. "Tapi ini malah loyo dan terkesan diam bahkan tidak ditemukan adanya perubahan signifikan untuk mensejahterakan rakyat Aceh."
 
Lemahnya kinerja pemerintahan Zikir juga disebabkan oleh proses pengangkatan pejabat atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang tidak sesuai dengan poksi, tapi berdasarkan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan.

"Pemerintah Aceh sibuk mengurusi hal berbau politik dengan dalih amanah MoU Helsinki,"cetusnya.

Hal lain yang saat ini belum mampu diselesaikan adalah dana pendidikan 1,8 juta jiwa yang belum ada kejelasan sama sekali. Sehingga pendidikan Aceh masih sangat jauh seperti yang diharapkan seluruh elemen masyarakat Aceh. "Aceh menjadi provinsi termiskin nomor urut lima di Indonesia, padahal begitu banyak potensi yang ada dan dana berlimpah," tegasnya.
 
Dia melanjutkan bahwa semberautnya pemerintah Aceh dalam membuat kebijakan daerah yang tidak pro rakyat, membuat Aceh krisis kepercayaan terhadap pemimpin."Aceh hari ini diambang kehancuran, maka itulah kita mendesak kepala pemerintah Aceh meletakkan jabatannya karena kami nilai telah gagal dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat,"demikian ujarnya. (sul)