Mahathir Ajak Jokowi Melawan Kampanye Hitam Eropa
jpnn.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengungkap bahwa negaranya dengan Indonesia memiliki persoalan yang sama yakni kampanye hitam terhadap ekspor minyak kepala sawit atau crude palm oil (CPO).
Saat ini, kata pemimpin 93 tahun itu, ekspor minyak kelapa sawit dari kedua negara terancam oleh Eropa. Bahkan, dia mengajak Presiden Ketujuh RI bersama-sama melakukan perlawanan.
"Dan juga perlu bersama-sama melawan hujah mereka bahwa minyak kelapa sawit ini didapati daripada hutan-hutan yang telah ditebang oleh pengusaha. Dan oleh karena itu dia mempunyai kesan yang buruk kepada cuaca (perubahan iklim-red). Ini tidak benar sama sekali," ucap Mahathir.
Mahathir menuturkan bahwa Malaysia maupun Indonesia sama-sama memerlukan kawasan yang luas untuk rakyat dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, hal serupa menurutnya juga terjadi di Eropa.
"Kita semua ingat bahwa di Eropa, negara mereka juga dahulu ditutupi dengan hutan. Tetapi mereka sudah tebang hampir semua hutan mereka. Tidak ada siapa yang membantah. Dan kita juga tidak membantah. Tetapi kali ini apabila kita perlu kepada kawasan yang lebih luas maka mereka mendakwa bahwa ini mencermarkan iklim," sebutnya.
Di sisi lain, tambahnya, Eropa juga mengetahui bahwa minyak kelapa sawit ini bersaing dengan minyak-minyak dari negara-negara lain. Mahathir menduga negara-negara Eropa lebih mengkhawatirkan tantangan ekonomi dan keuangan mereka dibanding masalah lingkungan. (fat/jpnn)
Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengungkap bahwa negaranya dengan Indonesia memiliki persoalan yang sama terkait kelapa sawit
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi