Mahfud Anggap Anwar Usman Tak Perlu Mengundurkan Diri, Singgung soal Perzinahan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini tidak ada pelanggaran hukum dan etik jika Anwar Usman menikah dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mempertahankan jabatan ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tak ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etik dari rencana ketua MK untuk menikah," kata Mahfud melalui layanan pesan, Rabu (23/3).
Mantan menteri pertahanan (menhan) mengatakan sepanjang Anwar bisa menjaga integritas, maka yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri.
"Mau menikah atau tidak menikah lagi, ketua MK itu harus punya integritas. Yang harus dimasalahkan justru orang yang tidak manikah, tetapi berzina," beber Mahfud.
Sebelumnya, Anwar Usman akan menikah dengan adik Presiden Jokowi, Idayati. Wanita tersebut diketahui sudah menjanda sejak suami pertamanya, Hari Mulyono, meninggal dunia pada 2018.
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sekaligus putra Jokowi membenarkan adanya rencana pernikahan itu.
"Itu sudah tahu. Tanya yang bersangkutan, (jadwal pernikahan) aku ora ngerti (tidak tahu)," kata Gibran di Solo, Senin (1/3).
Beberapa pihak menyarankan Anwar Usman mundur sebagia ketua dan hakim di MK atas rencana menjadi semenda Jokowi itu.
Mahfud MD menyebut tidak ada pelanggaran hukum dan etik jika ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menikah..
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi