Mahfud: Begitu Urusan Politik Saya Dibilang Bukan Kader NU
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD buka-bukaan soal batalnya dia menjadi cawapres Jokowi. Menurut Mahfud, sejak 1 Agustus 2018, dia sudah dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menginformasikan soal cawapres.
Pratikno meminta Mahfud menyiapkan berkas-berkas. Saat itu pembicaraan dilakukan di rumah dinas Pratikno. Pada 8 Agustus 2018, Mahfud kembali diminta Pratikno ke rumah dinasnya dan menginformasikan kalau ahli hukum tata negara itu sudah fiks sebagai cawapres.
"Pak Pratikno bilang sudah final dan minta saya membawa CV. Kemudian ukur baju untuk dipakai saat deklarasi," cerita Mahfud dalam ILC, Selasa (14/8) malam.
Kamis, 9 Agustus Mahfud diminta siap-siap sambil membawa CV dan baju untuk diukur. Mahfud yang sudah mengenakan kemeja putihnya (bukan seragam) tiba-tiba mendapat kabar kalau dirinya batal diusung jadi cawapres.
"Siangnya Pak Praktikno bilang formasi berubah. Pak Kiai Ma'ruf yang diusung dan saya bilang enggak apa-apa. Ini saya anggap sebagai guyonan," bebernya.
Yang membuat Mahfud heran, alasan pembatalannya sebagai cawapres karena dirinya bukan sebagai kader Nahdatul Ulama (NU). Apalagi sampai ada ancaman NU akan tidak bersama pemerintah bila Jokowi menggandeng tokoh di luar NU.
"Saya dibilang Cak Imin, kalau Kiai Ma'ruf dan Said Aqil Siradj di depan presiden bilang kalau bukan kader NU sebagai cawapres, NU akan meninggalkan pemerintah. Yang anehnya, kok bisa dibilang saya bukan kader NU. Kalau untuk urusan hukum tata negara saya dibilang kader, begitu urusan politik malah disebut bukan kader," paparnya.(esy/jpnn)
Yang anehnya, kok bisa dibilang saya bukan kader NU. Kalau untuk urusan hukum tata negara saya dibilang kader, begitu urusan politik malah disebut bukan kader.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- PCNU Surabaya Tolak Pra-MLB NU, Begini Tanggapan Gus Salam
- Humanitarian Islam dan Peran NU Dalam Membangun Papua
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Disemprot Mahfud soal Undangan Kementerian untuk Acara Pribadi, Mendes Yandri Kaget
- Undang Kades ke Acara Pribadi Pakai Surat Berkop Kementerian, Yandri: Saya Baru Jadi Menteri