Mahfud Berintegritas Tinggi, tak Perlu Mundur dari Posisi Menko Polhukam
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa rakyat Indonesia berharap Bakal Calon Wakil Presiden Mahfud MD tidak mengundurkan diri dari posisi menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (menko polhukam).
Menurut dia, rakyat melihat Mahfud MD sebagai sosok yang dapat memastikan aparat pelaksana kekuasaan pemerintahan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Oleh karena itu, kualitas pribadi Mahfud MD tidak perlu diragukan lagi.
"Rakyat justru mengharapkan Prof Mahfud tetap menjabat sebagai menko polhukam dan beliau sosok yang punya integritas tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya," ujar Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (27/10) malam.
“Prof Mahfud ini, kan, komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga, sehingga tugas kenegaraan harus berjalan dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang,” tambah politikus asal Yogyakarta, itu.
Kendati demikian, Hasto menyebut Mahfud akan mengajukan cuti saat masa kampanye tiba untuk fokus memenangkan Pilpres 2024.
“Kalau kampanye ya beliau mengajukan cuti dan kemudian rakyat mengharapkan Prof Mahfud bisa menjadi wasit yang baik, agar tidak ada ada penyalahgunaan kekuasaan agar suara rakyat betul-betul menjadi suara yang paling berdaulat di dalam menentukan pemimpin,” tambah Hasto.
Sementara itu, saat disinggung terkait munculnya anggapan bahwa Mahfud melakukan rangkap jabatan, Hasto mengungkapkan ihwal yang sama juga terjadi pada Prabowo Subianto yang tetap menjabat sebagai menteri pertahanan (menhan).
“Ya sama, kan, ada Pak Prabowo sebagai menhan, Pak Jokowi sebagai presiden yang putranya (Gibran Rakabuming Raka) juga menjadi calon wakil presiden. Yang penting rakyat bersama-sama untuk mengawasi agar kontestasi bisa berlangsung dengan baik,” ungkapnya.
Hasto PDIP mengatakan bahwa rakyat Indonesia berharap bakal cawapres Mahfud MD tidak mengundurkan diri dari posisi menko polhukam.
- Hasil Survei LPI: Budi Gunawan Menteri Terbaik
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya