Mahfud Dinilai Sedang Cari Popularitas

Samad sebelum menjalani uji kepatutan dan kelayakan capim KPK oleh Komisi III DPR RI, Selasa (29/11). Abraham mengakui, dalam teori memang dimungkinkan untuk mengumpulkan para koruptor di sebuah tempat. Namun, bila usulan Mahfud itu untuk kebaikan bangsa ini, mencegah korupsi, seharusnya eksekutif  maupun legislatif memberikan konsensus.

“Kalau dianggap jalan keluar, eksekutif dan legislatif harus memberikan konsensus. Tapi pasti banyak kendalanya. Penjara khusus  buat koruptor saja tidak ada sampai sekarang,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Abraham juga menegaskan, bila dirinya dipercaya menjadi pimpinan KPK, ia tak akan peduli dengan intervensi kekuasaan dan politik. Karena menurutnya, negara harus bisa menarik  garis demarkasi antara hukum dan politik serta kekuasaan.

“Bagaimanpun, penegakkan hukum harus on the track, tidak ada diskriminasi karena bisa tebang pilih. Diperlukan suatu sikap tangguh dan kemandirian. Kita bekerja berdasarkan fasilitas dan optimalisasi apa yang dimiliki KPK,” paparnya.(dms)