Mahfud: Larang Mudik Tetap Berlaku Sampai Saat Ini
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kebijakan pemerintah soal mudik tidak berubah.
Pemerintah masih melarang mudik Idulfitri.
Hal itu disampaikan Mahfud seusai mengikuti sidang kabinet rapat terbatas secara daring, Selasa (19/5).
"Larangan mudik tetap berlaku sampai saat ini dan tidak akan dicabut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian," kata Mahfud.
Berkaca dari larangan itu, Mahfud pun meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, demi mewujudkan kebijakan larangan mudik.
"Pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau pintu masuk di jalan-jalan tikus atau di kendaraan kendaraan besar yang menjadi tempat orang bersembunyi untuk mudik itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasanya dianggap petugasnya lengah misalnya di tengah malam itu biasanya orang menganggap petugas mengantuk, petugas tidak ada, lalu menerobos begitu saja," beber dia.
Selain mudik, rapat terbatas juga memutuskan untuk melarang pelaksanaan Salat Id berjemaah di masjid atau lapangan secara masif, demi mencegah penularan coronavirus disease 2019 (COVID-19) di tengah masyarakat.
Menurut Mahfud, menggelar Salat Id berjemaah secara masif melanggar peraturan perundang-undangan, selain berpotensi menularkan virus.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kebijakan pemerintah soal mudik tidak berubah.
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Disemprot Mahfud soal Undangan Kementerian untuk Acara Pribadi, Mendes Yandri Kaget
- Undang Kades ke Acara Pribadi Pakai Surat Berkop Kementerian, Yandri: Saya Baru Jadi Menteri