Mahfud MD Akui Penegakan Hukum Masih Lemah

jpnn.com, MALANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengemukakan perguruan tinggi yang paling banyak digugat terkait dengan para pengelola negara. Alasannya, karena hampir seluruh pengelola negara adalah lulusan perguruan tinggi.

"Terutama para pengambil kebijakan dan pelaksananya di tingkat strategis dan teknis adalah lulusan perguruan tinggi," kata Mahfud MD di sela Dies Natalis ke-57 Universitas Brawijaya (UB) Malang di Malang, Minggu (5/1).

Karena kegagalan itu, kata Mahfud, orang mudah mendakwa perguruan tinggi gagal mencetak lulusan yang berintegritas. Perguruan tinggi dianggap hanya sebagai lembaga pencetak sarjana, bukan pencetak cendekiawan atau intelektual.

"Mimpi kita pada tahun 2045, kita sudah mencapai Indonesia smas dan kita betul-betul masuk ke dalam empat atau lima besar negara termaju di dunia," kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara ini.

Mahfud menambahkan meskipun kita bangga dan gembira atas apa yang telah dicapai Indonesia, tidak dapat menutup fakta bahwa korupsi masih banyak, penegakan hukum lemah, keadilan sulit dijangkau oleh rakyat kecil, kesenjangan sosial masih lebar, dan rakyat miskin masih banyak.

Dalam orasi ilmiahnya yang disampaikan pada Dies Natalis ke-57 UB Malang dengan mengambil judul "Tanggung Jawab Konstitusional Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Bangsa dan Negara" itu, Mahfud meminta semua pihak harus menyadari secara kolektif untuk segera membenahi diri.

Mahfud meminta perguruan tinggi fokus pada tanggung jawab mencetak kader bangsa yang intelek atau cendekia yang bisa menjaga ideologi negara dengan segala konstitusinya.

Menurut dia, kesadaran kolektif itu sangat penting karena kalau gagal mengatasi masalah-masalah dekadensi moral melalui perguruan tinggi, yang terancam adalah eksistensi bangsa dan negara.